Sabtu, 14 November 2026
Beranda / /

  • Tanah Ulayat Tetap Milik Masyarakat Adat, ATR/BPN: Pendaftaran untuk Perlindungan Hukum
    Nasional | 3 bulan lalu
    Tanah Ulayat Tetap Milik Masyarakat Adat, ATR/BPN: Pendaftaran untuk Perlindungan Hukum

    DIALEKSIS.COM | Kampar - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan bahwa program pendaftaran tanah ulayat bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat hukum adat, bukan mengubah status tanah adat menjadi tanah negara.

  • Terapkan SAMAN pada Februari 2025, Komdigi Perkuat Perlindungan Masyarakat di Ruang Digital
    Hankam | 1 tahun lalu
    Terapkan SAMAN pada Februari 2025, Komdigi Perkuat Perlindungan Masyarakat di Ruang Digital

    DIALEKSIS.COM | India - Melalui SAMAN, Kemenkomdigi akan memastikan bahwa PSE bertindak sesuai peraturan sekaligus memberikan ruang digital yang aman bagi masyarakat.



  • Konferensi Internasional Pendaftaran Tanah Ulayat, Penguatan Perlindungan Hukum Masyarakat Adat
    Pemerintahan | 2 tahun lalu
    Konferensi Internasional Pendaftaran Tanah Ulayat, Penguatan Perlindungan Hukum Masyarakat Adat

    DIALEKSIS.COM | Bandung - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), secara resmi membuka Konferensi Internasional pertama tentang Pendaftaran Tanah Ulayat di Indonesia pada Kamis (5/9/2024). 

  • Pj Bupati Aceh Besar Serahkan SK Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
    Aceh | 2 tahun lalu
    Pj Bupati Aceh Besar Serahkan SK Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

    DIALEKSIS.COM | Jantho - Penjabat (Pj) Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto SSTP MM, menyerahkan Surat Keputusan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat kepada perwakilan imuem mukim di halaman Kantor Bupati Aceh Besar, Kota Jantho, Senin (3/6/2024).